Untuk Menyambut HUT RI yang Ke 68 Inih Dia Peristiwa Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Replublik Indonesia Sebelum , Saat itu dan setelahnya , Semoga Para pembaca dapat mengambil hikmnah dari Kemerdekaan Kita.
A. PERBEDAAN PERSPEKTIF ANTAR KELOMPOK SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya ternyata memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Kekalahan ini menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan terkait dengan akan dibentuknya Indonesia sebagai negara yang merdeka melalui langkah-Iangkah yang dilakukan oleh BPUPKI. Kekalahan Jepang menyebabkan semakin munculnya sifat ketidaksabaran bangsa Indonesia untuk segera memproklamirkan kemerdekaan dengan memanfaatkan waktu yang dianggap tepat tersebut. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok tanggal 16Agustus 1945 yang akhirnya bermuara pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Seperti telah disebutkan di depan, nampaknya tidak pernah terbayangkan secara pasti kapan dan oleh siapa proklamasi kemerdekaan Indonesia diikrarkan. Peristiwa yang terjadi di Jepang, yaitu dibombardirnya Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Hiroshima 9 Agustus 1945 oleh Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat ternyata membawa dampak yang besar bagi perjuangan Indonesia. Pintu kemerdekaan semakin terbuka, Jepang tidak dapat menyembunyikan kekalahannya, walaupun berusaha ditutupi.
Realisasi Indonesia akan menjadi negara yang merdeka bukan isapan jempol belaka seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Perdana Menteri Koiso (7 September 1944) dan apa yang sudah dipersiapkan oleh BPUPKI tidak sia-sia. Ini dibuktikan dengan dipanggilnya tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Radjiman Widyodiningrat pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Dalat, Saigon (Vietnam). Kedatangan mereka ini dalam rangka memenuhi panggilan Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marskal Terauchi. Dua hari sebelum kedatangannya ke Dalat, Saigon terjadi peristiwa penting di tanah air, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadinya perubahan nama dari BPUPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Perubahan BPUPKI menjadi PPKI merupakan proses Indonesianisasi dari segala buatan Jepang di tanah air. PPKI tidak sama dengan BPUPKI, karena keanggotaannya tidak melibatkan Jepang (Icebangashe tidak lagi ada di dalamnya). Konsep dasar negara Pancasila, rancangan undang-undang dasar walaupun merupakan produk BPUPKI, tetapi secara yuridis formal disahkan oleh PPKI. Dari sini dapat dilihat bagaimana manisnya permainan politik yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sampai tujuan untuk kemerdekaan tercapai.
Rombongan Ir. Soekarno, Hatta, dan Radjiman tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara di tanah air terdengar kabar bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Berita ini dengan cepat tersebar di kalangan pemuda sehingga pada pukul 4 sore Sjahrir menjumpai Hatta, menceritakan keadaannya tentang cerita itu dan mendesak supaya membuat proklamasi di luar kerangka PPKI.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Siaran ini terutama didengar oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti, Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Aidit, Darwis, Djohar Nur, Wikana dan sebagainya. Perbedaan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Golongan tua (karena usianya antara 45 – 50 tahun) tetap pada perjanjiannya dengan Terauchi yaitu setelah rapat PPKI (tanggal 18 Agustus 1945), sedangkan golongan muda (karena umumya rata-rata 25 tahun) menghendaki secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. lni artinya tanggal 17 Agustus 1945 adalah di luar kehendak kedua golongan tersebut.
Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikotomi antara kedua kelompok ini ternyata muncul dan merebak ke permukaan hingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketegangan itu muncul sebagai akibat perbedaan pandangan tentang saat diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu Sutan Sjahrir sebagai seorang yang mewakili dan selalu berhubungan dengan pemuda merasa gelisah karena telah terdengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah kepada Sekutu, Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta tanpa harus menunggu izin dari Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Soekarno, Hatta, RadjimanWediodiningrat dari Dalat (Saigon), ia segera datang ke rumah Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan untuk tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah Bung Karno. Oleh Bung Hatta dijelaskan maksud kedatangannya Sutan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sutan Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika tetah diadakan pertemuan anggota-anggota PPKI yang lain. Dengan demikian tidak, menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintahan Jepang. Selain itu Soekarno akan mencoba dulu untuk meneliti kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut sebelum mengadakan tindakan yang menentukan demi masa depan bangsanya.
Sikap Bung Karno dan Bung Hatta tersebut memang beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka itu harus dipertahankan terhadap Sekutu (NICA) yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin mempertahankan jajahannya atas Indonesia. Jadi dengan demikian Negara Indonesia Merdeka harus dipertahankan terhadap dua lawan sekaligus. Hal ini akan berlainan, jika proklamasi dilaksanakan di dalam konteks PPKI, karena Jepang tidak akan memusuhinya.
Sutan Sjahrir kemudian pergi ke Menteng Raya (markas para pemuda) dan di sana ia bertemu dengan para pemuda seperti: Sukarni. BM. Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Kemudian dilaporkan apa yang baru terjadi di kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Mendengar berita itu kelompok muda menghendaki agar Soekarno-Hatta (golongan tua) segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu-nunggu berita resmi dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan.
Golongan muda ini kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 (pukul 20.00 WIB). Yang hadir antara lain Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat Itu dipimpin oleh Chairul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.
Setelah rapat dan mengadakan musyawarah, maka diambill keputusan untuk mendesak Bung Karno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sehingga lepas dari Jepang. Yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Bung Karno adalah Wikana dan Darwis. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan itu disampaikan kepada Bung Karno jam 22.30 waktu Jawa zaman Jepang (22.00 WIB) di kediamannya, Jalan pegangsaan Timur, No. 56 Jakarta. Namun sampai saat itu Bung Karno belum bersedia melepaskan ikatannya dengan Jepang, yang berarti belum bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Bung Karno dengan Wikana dan Darwis. Dalam perdebatan ini Wikana menuntut agar proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno pada keesokan harinya. Wikana yang pernah menjadi anak emas Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa Soekarno sedang gagal berbuat sebagai bapak. Keretakan terakhir terjadi Wikana mencetuskan “Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah”. Dengan sangat marah Soekarno berkata dengan keras ”ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, dan sudahilah nyawa ini juga, jangan menunggu besok”. Moh Hatta juga mempunyai prinsip yang sama dengan Soekarno tidak akan mau dipaksa untuk mengerjakan apapun dengan terburu-buru, dan menantang pemuda itu untuk mengumumkan sendiri kemerdekaan itu jika mereka mampu melaksanakannya.
Para pemuda itu kembali berapat di jalan Cikini No. 71 Jakarta dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan, dengan penolakan Soekarno – Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chaerul Saleh yang tetap pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus tetap diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan itu adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak usul pemuda itu, pemuda memutuskan untuk membawa mereka ke luar kota yaitu Rengasdengkok, letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah jalan raya Jakarta – Cirebon.
Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah.
Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 (jam Jepang) atau pukul 04.00 WIB penculikan dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Sukarnilah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengasdengklok. Menurut Soekarno, Syahrirlah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Moh. Hatta.
Walaupun sudah diamankan ke Rengasdengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno – Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan pemuda kepada mereka, dan berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta.
Achmad Subardjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno – Hatta. Keberadaan Soekarno-Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, ketika itu juga Achmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta.
Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Achmad Soebardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Muda Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda dan Soebardjo yang diiikuti oleh sekretaris pribadinya mbah Diro (Sudiro) menuju Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno. Semua ini dilakukan tidak lepas dari rasa prihatin sebagai orang Indonesia, sehingga terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun sebelumnya perlu mempertemukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Untuk itu maka Soekarno dan Moh. Hatta harus terlebih dahulu kembali dari Rengasdengklok ke Jakarta. Rombongan yang terdiri atas Achmad Soebardjo, Sudiro, dan Jusuf Kunto segera berangkat menuju Rengasdengklok, tempat di mana Soekarno dan Moh. Hatta diamankan oleh pemuda. Perlu ditambahkan juga, di samping Soekarno dan Moh. Hatta ikut serta pula Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra.
Peranan Achmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa ini, karena mampu mempercayakan para pemuda, bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00. WIB. ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno komandan kompi PETA setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Sampai di Jakarta sudah pukul 23.00 malam. Untuk menginap di Hotel Des Indes dalam rangka rapat penyusunan teks proklamasi ditolak oleh pihak hotel dengan alasan sudah lebih pukul 10.00 malam. Achmad Soebardio kemudian menghubungi temannya yaitu Laksamana Muda Maeda untuk meminta bantuannya. Laksamana Muda Maeda mengijinkan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi. Beliau berjanji akan menjaga keselamatannya selagi masih di dalam rumahnya.
Seperti telah disebutkan di depan, nampaknya tidak pernah terbayangkan secara pasti kapan dan oleh siapa proklamasi kemerdekaan Indonesia diikrarkan. Peristiwa yang terjadi di Jepang, yaitu dibombardirnya Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Hiroshima 9 Agustus 1945 oleh Sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat ternyata membawa dampak yang besar bagi perjuangan Indonesia. Pintu kemerdekaan semakin terbuka, Jepang tidak dapat menyembunyikan kekalahannya, walaupun berusaha ditutupi.
Realisasi Indonesia akan menjadi negara yang merdeka bukan isapan jempol belaka seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Perdana Menteri Koiso (7 September 1944) dan apa yang sudah dipersiapkan oleh BPUPKI tidak sia-sia. Ini dibuktikan dengan dipanggilnya tokoh-tokoh nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Hatta, Radjiman Widyodiningrat pada tanggal 9 Agustus 1945 ke Dalat, Saigon (Vietnam). Kedatangan mereka ini dalam rangka memenuhi panggilan Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara Marskal Terauchi. Dua hari sebelum kedatangannya ke Dalat, Saigon terjadi peristiwa penting di tanah air, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945 terjadinya perubahan nama dari BPUPKI menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Perubahan BPUPKI menjadi PPKI merupakan proses Indonesianisasi dari segala buatan Jepang di tanah air. PPKI tidak sama dengan BPUPKI, karena keanggotaannya tidak melibatkan Jepang (Icebangashe tidak lagi ada di dalamnya). Konsep dasar negara Pancasila, rancangan undang-undang dasar walaupun merupakan produk BPUPKI, tetapi secara yuridis formal disahkan oleh PPKI. Dari sini dapat dilihat bagaimana manisnya permainan politik yang dilakukan oleh perintis kemerdekaan sampai tujuan untuk kemerdekaan tercapai.
Rombongan Ir. Soekarno, Hatta, dan Radjiman tiba di tanah air pada tanggal 14 Agustus 1945. Sementara di tanah air terdengar kabar bahwa Jepang sudah menerima ultimatum dari Sekutu untuk menyerah tanpa syarat. Berita ini dengan cepat tersebar di kalangan pemuda sehingga pada pukul 4 sore Sjahrir menjumpai Hatta, menceritakan keadaannya tentang cerita itu dan mendesak supaya membuat proklamasi di luar kerangka PPKI.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang kepada Sekutu diterima melalui siaran radio di Jakarta. Siaran ini terutama didengar oleh para pemuda yang termasuk orang-orang Menteng Raya 31 seperti, Chaerul Saleh, Abubakar Lubis, Aidit, Darwis, Djohar Nur, Wikana dan sebagainya. Perbedaan waktu, kapan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan menyebabkan terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Golongan tua (karena usianya antara 45 – 50 tahun) tetap pada perjanjiannya dengan Terauchi yaitu setelah rapat PPKI (tanggal 18 Agustus 1945), sedangkan golongan muda (karena umumya rata-rata 25 tahun) menghendaki secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. lni artinya tanggal 17 Agustus 1945 adalah di luar kehendak kedua golongan tersebut.
Dalam peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dikotomi antara kedua kelompok ini ternyata muncul dan merebak ke permukaan hingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Ketegangan itu muncul sebagai akibat perbedaan pandangan tentang saat diumumkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara itu Sutan Sjahrir sebagai seorang yang mewakili dan selalu berhubungan dengan pemuda merasa gelisah karena telah terdengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah kepada Sekutu, Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta tanpa harus menunggu izin dari Jepang. Itulah sebabnya ketika mendengar kepulangan Soekarno, Hatta, RadjimanWediodiningrat dari Dalat (Saigon), ia segera datang ke rumah Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Bung Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Sutan Sjahrir dan untuk tidak mengecewakan, maka diajaknya ke rumah Bung Karno. Oleh Bung Hatta dijelaskan maksud kedatangannya Sutan Sjahrir, namun Bung Karno belum dapat menerima maksud Sutan Sjahrir dengan alasan bahwa Bung Karno hanya bersedia melaksanakan proklamasi, jika tetah diadakan pertemuan anggota-anggota PPKI yang lain. Dengan demikian tidak, menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintahan Jepang. Selain itu Soekarno akan mencoba dulu untuk meneliti kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut sebelum mengadakan tindakan yang menentukan demi masa depan bangsanya.
Sikap Bung Karno dan Bung Hatta tersebut memang beralasan karena jika proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka Negara Indonesia Merdeka itu harus dipertahankan terhadap Sekutu (NICA) yang akan mendarat di Indonesia dan sekaligus tentara Jepang yang ingin mempertahankan jajahannya atas Indonesia. Jadi dengan demikian Negara Indonesia Merdeka harus dipertahankan terhadap dua lawan sekaligus. Hal ini akan berlainan, jika proklamasi dilaksanakan di dalam konteks PPKI, karena Jepang tidak akan memusuhinya.
Sutan Sjahrir kemudian pergi ke Menteng Raya (markas para pemuda) dan di sana ia bertemu dengan para pemuda seperti: Sukarni. BM. Diah, Sayuti Melik dan lain-lain. Kemudian dilaporkan apa yang baru terjadi di kediaman Bung Karno dan Bung Hatta. Mendengar berita itu kelompok muda menghendaki agar Soekarno-Hatta (golongan tua) segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu-nunggu berita resmi dari Pemerintah Pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia harus segera mengambil inisiatif sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan.
Golongan muda ini kemudian mengadakan rapat di salah satu ruangan Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 (pukul 20.00 WIB). Yang hadir antara lain Chairul Saleh, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat Itu dipimpin oleh Chairul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntutan-tuntutan golongan muda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, tak dapat digantungkan kepada orang dan kerajaan lain. Segala ikatan, hubungan, dan janji kemerdekaan harus diputus dan sebaliknya perlu mengadakan rundingan dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar kelompok pemuda diikutsertakan dalam menyatakan proklamasi.
Setelah rapat dan mengadakan musyawarah, maka diambill keputusan untuk mendesak Bung Karno agar bersedia melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya sehingga lepas dari Jepang. Yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Bung Karno adalah Wikana dan Darwis. Oleh Wikana dan Darwis, hasil keputusan itu disampaikan kepada Bung Karno jam 22.30 waktu Jawa zaman Jepang (22.00 WIB) di kediamannya, Jalan pegangsaan Timur, No. 56 Jakarta. Namun sampai saat itu Bung Karno belum bersedia melepaskan ikatannya dengan Jepang, yang berarti belum bersedia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa PPKI. Di sini terjadi perdebatan sengit antara Bung Karno dengan Wikana dan Darwis. Dalam perdebatan ini Wikana menuntut agar proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno pada keesokan harinya. Wikana yang pernah menjadi anak emas Soekarno dengan terang-terangan mengatakan bahwa Soekarno sedang gagal berbuat sebagai bapak. Keretakan terakhir terjadi Wikana mencetuskan “Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman itu malam ini juga, besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah”. Dengan sangat marah Soekarno berkata dengan keras ”ini leher saya, seretlah saya ke pojok itu, dan sudahilah nyawa ini juga, jangan menunggu besok”. Moh Hatta juga mempunyai prinsip yang sama dengan Soekarno tidak akan mau dipaksa untuk mengerjakan apapun dengan terburu-buru, dan menantang pemuda itu untuk mengumumkan sendiri kemerdekaan itu jika mereka mampu melaksanakannya.
Para pemuda itu kembali berapat di jalan Cikini No. 71 Jakarta dan membahas tindakan-tindakan yang akan dibuat sehubungan, dengan penolakan Soekarno – Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Chaerul Saleh yang tetap pada pendiriannya bahwa kemerdekaan harus tetap diumumkan dan itu harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, tidak seperti yang direncanakan oleh Jepang. Orang yang dianggap paling tepat untuk melaksanakan itu adalah Soekarno-Hatta. Karena mereka menolak usul pemuda itu, pemuda memutuskan untuk membawa mereka ke luar kota yaitu Rengasdengkok, letaknya yang terpencil yakni 15 km ke arah jalan raya Jakarta – Cirebon.
Pemilihan Rengasdengklok sebagai tempat pengamanan Soekarno-Hatta, didasarkan pada perhitungan militer. Antara anggota PETA Daidan Purwakarta dan Daidan Jakarta terdapat hubungan erat sejak mereka mengadakan latihan bersama. Secara geografis, Rengasdengklok letaknya terpencil. Dengan demikian akan dapat dilakukan deteksi dengan mudah terhadap setiap gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok, baik yang datang dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung atau Jawa Tengah.
Tujuan penculikan kedua tokoh ini selain untuk mengamankan mereka dari pengaruh Jepang juga agar keduanya mau segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30 (jam Jepang) atau pukul 04.00 WIB penculikan dilaksanakan. Tidak diketahui secara jelas siapakah yang memulai peristiwa ini. Ada yang mengatakan Sukarnilah yang membawa Soekarno-Hatta dini hari ke Rengasdengklok. Menurut Soekarno, Syahrirlah yang menjadi pemimpin penculikan dirinya dengan Moh. Hatta.
Walaupun sudah diamankan ke Rengasdengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno – Hatta itu antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan pemuda kepada mereka, dan berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta.
Achmad Subardjo sibuk mencari informasi kebenaran tentang penyerahan Jepang kepada Sekutu yang tiba-tiba dikagetkan dengan hilangnya Soekarno – Hatta. Keberadaan Soekarno-Hatta akhirnya diketahui dari Wikana, ketika itu juga Achmad Subardjo datang ke Rengasdengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi pasti akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta.
Sementara itu di Jakarta telah terjadi kesepakatan antara golongan tua, yakni Achmad Soebardjo dengan Wikana dari golongan muda untuk mengadakan proklamasi di Jakarta. Laksamana Muda Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu Jusuf Kunto dari pihak pemuda dan Soebardjo yang diiikuti oleh sekretaris pribadinya mbah Diro (Sudiro) menuju Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno. Semua ini dilakukan tidak lepas dari rasa prihatin sebagai orang Indonesia, sehingga terpanggil untuk mengusahakan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun sebelumnya perlu mempertemukan perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. Untuk itu maka Soekarno dan Moh. Hatta harus terlebih dahulu kembali dari Rengasdengklok ke Jakarta. Rombongan yang terdiri atas Achmad Soebardjo, Sudiro, dan Jusuf Kunto segera berangkat menuju Rengasdengklok, tempat di mana Soekarno dan Moh. Hatta diamankan oleh pemuda. Perlu ditambahkan juga, di samping Soekarno dan Moh. Hatta ikut serta pula Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra.
Peranan Achmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa ini, karena mampu mempercayakan para pemuda, bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12.00. WIB. ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno komandan kompi PETA setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Sampai di Jakarta sudah pukul 23.00 malam. Untuk menginap di Hotel Des Indes dalam rangka rapat penyusunan teks proklamasi ditolak oleh pihak hotel dengan alasan sudah lebih pukul 10.00 malam. Achmad Soebardio kemudian menghubungi temannya yaitu Laksamana Muda Maeda untuk meminta bantuannya. Laksamana Muda Maeda mengijinkan rumahnya sebagai tempat menyusun naskah Proklamasi. Beliau berjanji akan menjaga keselamatannya selagi masih di dalam rumahnya.
B. KRONOLOGI PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA
Di ruang makan rumah laksamana Muda Maeda disusun naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tiga Tokoh pemuda yakni Sukarni, Sudiro, dan D.M. Diah menyaksikan Ir. Soekarno. Drs. Moh. Hatta. dan Mr. Achmad Soebardjo membahas perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya baik, dari golongan tua maupun muda menunggu di serambi depan. Ir. Soekarno menuliskan konsep Proklamasi dengan sumbangan pemikiran dari Mr. Achmad Soebardjo dan Drs. Moh. Hatta. Kalimat yang pertama yang berbunyi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia” berasal dari Achmad Subardjo. Kalimat kedua oleh Soekarno yang berbunyi “Hal- hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kedua kalimat ini kemudian digabung dan disempurnakan oleh Moh. Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang.
Setelah konsep teks Proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir maka terjadilah perbedaan pendapat, yakni siapa yang menandatangani. Ir. Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir ikut menandatangani. Hal ini tidak disetujui para pemuda karena menurut mereka pemudalah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Akan tetapi akhirnya tercapai kesepakatan atas usul Sukarni bahwa yang menandatangani cukup Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Setelah naskah Proklamasi Kemerdekaan selesai disusun pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari maka masih timbul persoalan tentang bagaimana caranya menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang Monas) sebagai tempat yang telah disiapkan untuk pembacaan teks proklamasi. Namun setelah mendengar kabar bahwa lapangan Ikada telah dijaga oleh tentara Jepang, Ir. Soekarno mengusulkan agar upacara proklamasi dilakukan di rumahnya di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan dengan pihak militer Jepang. Usul ini disetujui dan akhirnya berlangsunglah upacara pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelum teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan pidatonya, lengkapnya sebagai berikut.
Saudara-saudara sekalian! Saja sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi djiwa kita, tetap menudju ke arah tjita-tjita. Djuga di dalam djaman Djepang usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarah dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:
Adapun acara sebenarnya yang direncanakan adalah sebagai berikut.
1. Pembacaan Proklamasi. Disampaikan oleh Soekarno didahului pidato singkat seperti di atas. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat penutup berbunyi sebagai berikut. Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita.
2. Pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera Merah Putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera Merah Putih ini sebelumnya sudah dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati.
3. Sambutan Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi
Setelah konsep teks Proklamasi ditunjukkan kepada yang hadir maka terjadilah perbedaan pendapat, yakni siapa yang menandatangani. Ir. Soekarno mengusulkan agar semua yang hadir ikut menandatangani. Hal ini tidak disetujui para pemuda karena menurut mereka pemudalah yang mewakili rakyat sehingga berhak menandatangani. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Akan tetapi akhirnya tercapai kesepakatan atas usul Sukarni bahwa yang menandatangani cukup Soekarno – Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Selanjutnya naskah itu diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Setelah naskah Proklamasi Kemerdekaan selesai disusun pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari maka masih timbul persoalan tentang bagaimana caranya menyebarluaskan naskah tersebut ke seluruh Indonesia. Sukarni melaporkan bahwa Lapangan Ikada (sekarang Monas) sebagai tempat yang telah disiapkan untuk pembacaan teks proklamasi. Namun setelah mendengar kabar bahwa lapangan Ikada telah dijaga oleh tentara Jepang, Ir. Soekarno mengusulkan agar upacara proklamasi dilakukan di rumahnya di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan dengan pihak militer Jepang. Usul ini disetujui dan akhirnya berlangsunglah upacara pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebelum teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan, terlebih dahulu Soekarno menyampaikan pidatonya, lengkapnya sebagai berikut.
Saudara-saudara sekalian! Saja sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sedjarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berdjoang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun! Gelombangnya aksi kita untuk mentjapai kemerdekaan kita itu ada naik dan ada turunnya, tetapi djiwa kita, tetap menudju ke arah tjita-tjita. Djuga di dalam djaman Djepang usaha kita untuk mentjapai kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam djaman Djepang ini, tampaknja sadja kita menjandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakekatnya tetap kita menjusun tenaga kita sendiri, tetap kita pertjaja kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanja bangsa jang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnja. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musjawarah dengan pemuka-pemuka rakjat Indonesia, dari seluruh Indonesia. Permusjawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnja untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara! Dengan ini kami njatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami:
Adapun acara sebenarnya yang direncanakan adalah sebagai berikut.
1. Pembacaan Proklamasi. Disampaikan oleh Soekarno didahului pidato singkat seperti di atas. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat penutup berbunyi sebagai berikut. Demikianlah, saudara-saudara! Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita! Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita.
2. Pengibaran bendera Merah Putih. Pengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latief Hendradiningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera Merah Putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bendera Merah Putih ini sebelumnya sudah dipersiapkan dan dijahit oleh Ibu Fatmawati.
3. Sambutan Wali Kota Suwirjo dan dr. Muwardi
Peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang satu jam lamanya. Namun demikian pengaruhnya besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya sebagai tanda bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi di sisi lain juga merupakan detik keruntuhan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan bagi tertib hukum nasional, yaitu tertib hukum Indonesia.
Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat telah mencapai titik kulminasinya pada detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, maka mulai tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan langkah-langkahnya untuk mengisi kesempurnaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Bangsa Indonesia yang mendambakan kemerdekaan lepas dari penjajahan mulaiterasa sejak zaman Pergerakan Nasional tahun 1908. Kejadian-kejadian yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mercleka tidak terbayangkan sebelumnya oleh bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Asia-Pasifik semakin terdesak. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Berikut ini adalah kronologi menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
5 Agustus 1945 : Ir. Soekarno, M uhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Saigon menemui PM. Koiso membahas kemerdekaan RI pada tanggal 17 September 1945.
6 Agustus 1945 : Hirosima dibom oleh Sekutu.
7 Agustus 1945 : Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI.
9 Agustus 1945 : Nagasaki dibom oleh Sekutu, kemudian Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnarn Selatan menemui Marsekal Terauchi, untuk menetapkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu sekitar 24 Agustus 1945, tanggal diajukan karena serangan bom dari Sekutu.
10 Agustus 1945 : Permintaan damai dari Jepang ditolak Sekutu.
14 Agustus 1945 : Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat kembali dari Dalat.
15 Agustus 1945 : Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, berita kekalahan yang disembunyikan itu tersiar melalui radio DOMEI. Golongan Muda yang mendengar pidato Hirohito dari radio DOMEI adalah Sutan Syahrir. Penyerahan Jepang dilakukan di atas kapal MISSOURI yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo, 2 September 1945. Terjadinya Vacum of Power di Indonesia.
16 Agustus 1945 : Terjadi peristiwa Rengasdengklok.
17 Agustus 1945 : Proklamasi Kemerdek aan Republik Indonesia, Penyebarluasan berita Proklamasi.
18 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang pertama.
19 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang kedua.
22 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang ketiga.
Sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berabad-abad lamanya dan dengan didorong oleh Amanat Penderitaan Rakyat telah mencapai titik kulminasinya pada detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan itu merupakan salah satu sarana untuk merealisasikan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, serta untuk ikut membentuk “dunia baru” yang damai dan abadi, bebas dari segala penghisapan manusia oleh manusia dan bangsa oleh bangsa lain. Untuk mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut, maka mulai tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan langkah-langkahnya untuk mengisi kesempurnaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat.
Bangsa Indonesia yang mendambakan kemerdekaan lepas dari penjajahan mulaiterasa sejak zaman Pergerakan Nasional tahun 1908. Kejadian-kejadian yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mercleka tidak terbayangkan sebelumnya oleh bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Asia-Pasifik semakin terdesak. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan.
Berikut ini adalah kronologi menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
5 Agustus 1945 : Ir. Soekarno, M uhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Saigon menemui PM. Koiso membahas kemerdekaan RI pada tanggal 17 September 1945.
6 Agustus 1945 : Hirosima dibom oleh Sekutu.
7 Agustus 1945 : Jepang mengganti BPUPKI menjadi PPKI.
9 Agustus 1945 : Nagasaki dibom oleh Sekutu, kemudian Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat ke Dalat, Vietnarn Selatan menemui Marsekal Terauchi, untuk menetapkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu sekitar 24 Agustus 1945, tanggal diajukan karena serangan bom dari Sekutu.
10 Agustus 1945 : Permintaan damai dari Jepang ditolak Sekutu.
14 Agustus 1945 : Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat kembali dari Dalat.
15 Agustus 1945 : Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu, berita kekalahan yang disembunyikan itu tersiar melalui radio DOMEI. Golongan Muda yang mendengar pidato Hirohito dari radio DOMEI adalah Sutan Syahrir. Penyerahan Jepang dilakukan di atas kapal MISSOURI yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo, 2 September 1945. Terjadinya Vacum of Power di Indonesia.
16 Agustus 1945 : Terjadi peristiwa Rengasdengklok.
17 Agustus 1945 : Proklamasi Kemerdek aan Republik Indonesia, Penyebarluasan berita Proklamasi.
18 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang pertama.
19 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang kedua.
22 Agustus 1945 : Sidang PPKI yang ketiga.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah terlaksana dengan tertib dan aman. Bentrokan-bentrokan berdarah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, tidak pernah terjadi. Pemindahan kekuasaan dilaksanakan dengan sangat hati-hati untuk mengurangi jatuh kurban sia-sia. Kini telah lahir lagi negara yang merdeka dan berdaulat.
Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain, kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu gugat, tidak dihalang-halangi. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Kalimat tersebut merupakan pertanyaan, sedangkan kalimat kedua merupakan amanat; seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut yaitu bahwa: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kalimat dalam naskah proklamasi tersebut sangat singkat, hanya terdiri atas dua kalimat atau alinea, namun amat jelas, mengingat pembuatannya dilakukan dalam suasana eksplosif dan harus segera selesai secara cepat pula. Hal ini justru menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuatnya pada waktu itu.
Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar, bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Kepada bangsa lain, kita beritahukan bahwa kemerdekaan kita tidak boleh diganggu gugat, tidak dihalang-halangi. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang baru didirikan tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh kalimat pertama pada naskah proklamasi yang berbunyi: “Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Kalimat tersebut merupakan pertanyaan, sedangkan kalimat kedua merupakan amanat; seperti yang dinyatakan dalam kalimat berikut yaitu bahwa: “Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”. Kalimat dalam naskah proklamasi tersebut sangat singkat, hanya terdiri atas dua kalimat atau alinea, namun amat jelas, mengingat pembuatannya dilakukan dalam suasana eksplosif dan harus segera selesai secara cepat pula. Hal ini justru menunjukkan kelebihan dan ketajaman pemikiran para pembuatnya pada waktu itu.
Dalam kalimat kedua itu dikandung maksud agar pemindahan atau perebutan kekuasaan pemerintahan, kekuasaan atas lembaga-lembaga negara, kekuasaan di bidang senjata dan lain-lain hendaknya kita lakukan dengan hati-hati, penuh perhitungan untuk menghindarl terjadinya pertumpahan darah secara besar-besaran.
Namun tugas itu semua hendaknya dilakukan secepatnya sebelum tentara Sekutu mendarat di Indonesia. Makna dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek:
1. Dari sudut IImu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia).
2. Dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.
Namun tugas itu semua hendaknya dilakukan secepatnya sebelum tentara Sekutu mendarat di Indonesia. Makna dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga dapat dipandang dari berbagai segi. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek:
1. Dari sudut IImu Hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional (Indonesia).
2. Dari sudut politik-ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan Negara Proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh.
Untuk mengenang peristiwa Proklamasi yang bersejarah tersebut, di halaman gedung Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dibangunlah sebuah tugu peringatan Proklamasi. Jalan di depan gedung tersebut kemudian diberi nama jalan Proklamasi. Di jalan tersebut juga dibangun Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memiliki makna yang luas dan dalam bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun.
2. Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri.
3. Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan berdaulat.
4. Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajad dengan bangsa lain di dunia.
5. Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
1. Merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai kemerdekaan yang berlangsung lebih kurang 400 tahun.
2. Merupakan awal terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa asing dan menjadi bangsa yang berdiri sendiri.
3. Merupakan sumber hukum yang menegaskan mulai berdirinya negara kesatuan RI yang merdeka dan berdaulat.
4. Merupakan momentum politik terbebasnya bangsa Indonesia dari kekuasaan bangsa lain, dan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sederajad dengan bangsa lain di dunia.
5. Merupakan manifesto politik perjuangan dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
C. PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SIKAP RAKYAT DI BERBAGAI DAERAH
Setelah kemerdekaan diproklamirkan bukan berarti perjuangan bangsa sudah selesai, tetapi tetap berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperoleh. Sambutan meriah daerah-daerah di tanah air pasca kemerdekaan sebagai wujud kegembiraannya yang telah lama diperjuangkan ditunggu-tunggu telah tiba. Hal ini tidak terlepas dari peran para tokoh yang berjuang menyebarkan berita Proklamasi Kemerdekaan.
1. Sarana Penyebaran Berita Proklamasi
Berita Proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita itu dilakukan melalui sarana-sarana berikut :
a. Kantor Berita “Domei”
Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar puku1 18.30 WIB. wartawan Kantor Berita Domei (Sekarang Kantor BeritaAntara) Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen. Ia segera memerintahkan kepada Markonis (petugas telekomunikasi) F. Wuz untuk menyiarkan berita tersebut tiga kali berturut-turut. Ketika Kantor Berita Domei disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945 para pemuda tersebut membuat pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK 1. Tokoh yang berperan antara lain: Sutamto, Susilaharja, dan Suhandar.
b. Radio
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku (sekarang RRI). Tepat puku1 19.00 teks proklamasi berhasil disiarkan, M. Yusuf Ronodipuro, Bachtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut.
c. Kawat Telepon
Adam Malik yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asa Bafaqih yang kemudian diteruskan kepada Penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan ke daerah-daerah.
d. Pers
Harian “Soeara Asia” di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945. Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain B.M. Diah, Sukarjo Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandardinata, GS.S.J. Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sophian, dan Ali Hasyim.
e. Anggota PPKI dari Daerah
Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan keluar pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Anggota tersebut antara lain: Teuku Muhammad Hasan (Sumatera), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Puja (Nusa Tenggara), dan AA Hamidhan (Kalimantan).
f. Sarana Lain
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.
Berita Proklamasi yang telah meluas di Jakarta segera disebarluaskan ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Penyebarluasan berita itu dilakukan melalui sarana-sarana berikut :
a. Kantor Berita “Domei”
Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar puku1 18.30 WIB. wartawan Kantor Berita Domei (Sekarang Kantor BeritaAntara) Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Waidan B. Panelewen. Ia segera memerintahkan kepada Markonis (petugas telekomunikasi) F. Wuz untuk menyiarkan berita tersebut tiga kali berturut-turut. Ketika Kantor Berita Domei disegel Jepang pada tanggal 20 Agustus 1945 para pemuda tersebut membuat pemancar baru di Menteng 31 dengan kode panggilan DJK 1. Tokoh yang berperan antara lain: Sutamto, Susilaharja, dan Suhandar.
b. Radio
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruang siaran radio Hoso Kanri Kyoku (sekarang RRI). Tepat puku1 19.00 teks proklamasi berhasil disiarkan, M. Yusuf Ronodipuro, Bachtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut.
c. Kawat Telepon
Adam Malik yang waktu itu sebagai wartawan menyampaikan teks proklamasi melalui telepon kepada Asa Bafaqih yang kemudian diteruskan kepada Penghulu Lubis untuk mendapatkan pengesahan lolos sensor. Selanjutnya dikawatkan ke daerah-daerah.
d. Pers
Harian “Soeara Asia” di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 1945. Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain B.M. Diah, Sukarjo Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro, Otto Iskandardinata, GS.S.J. Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir, Madikin Wonohito, Sumanang SH, Manai Sophian, dan Ali Hasyim.
e. Anggota PPKI dari Daerah
Berita proklamasi secara resmi dibawa dan disebarluaskan keluar pulau Jawa melalui para anggota PPKI yang berasal dari daerah yang kebetulan menyaksikan peristiwa proklamasi dan menghadiri sidang PPKI. Anggota tersebut antara lain: Teuku Muhammad Hasan (Sumatera), Sam Ratulangi (Sulawesi), Ketut Puja (Nusa Tenggara), dan AA Hamidhan (Kalimantan).
f. Sarana Lain
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui pemasangan pamflet, poster, dan coretan pada tembok-tembok dan gerbong-gerbong kereta api. Sejumlah besar pamflet disebarkan ke berbagai penjuru kota. Pamflet itu juga dipasang di tempat-tempat strategis. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan juga menggunakan pengerahan massa dan penyampaian dari mulut ke mulut. Keampuhan cara itu terbukti dan berdatangannya masyarakat ke Lapangan Ikada untuk mendengarkan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan.
2. Sikap Rakyat di Berbagai Daerah terhadap Proklamasi Kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan asing, semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana sikap rakyat terhadap Jepang yang masih ada di Indonesia? Rakyat pada waktu itu melakukan tindakan yang cepat untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Semua perusahaan (kantor-kantor. pabrik, tambang, kebun, dan lain-lain) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang.
Sementara itu rakyat juga menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, pemakaian lencana merah putih, dan menggemakan pekik “Merdeka”. Tak lupa juga mengucapkan semboyan “Sekali merdeka tetap merdeka” atau “Merdeka atau mati”. Anak-anak sekolah membagi-bagikan bendera di jalan-jalan raya kepada pengendara mobil, sepeda, becak, dan sebagainya.
Pemuda Menteng 31 waktu itu menyusun berbagai organisasi sebagai laskar perjuangan. Di antaranya adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk barisan pemudanya. Barisan Buruh Indonesia (BBI) untuk barisan buruhnya, serta Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk kaum tani di desa-desa.
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka bebas dari pemerintahan asing, semua kekuasaan harus di tangan negara dan bangsa Indonesia. Bagaimana sikap rakyat terhadap Jepang yang masih ada di Indonesia? Rakyat pada waktu itu melakukan tindakan yang cepat untuk merebut senjata dari tangan Jepang. Semua perusahaan (kantor-kantor. pabrik, tambang, kebun, dan lain-lain) harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia dari tangan Jepang.
Sementara itu rakyat juga menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih, pemakaian lencana merah putih, dan menggemakan pekik “Merdeka”. Tak lupa juga mengucapkan semboyan “Sekali merdeka tetap merdeka” atau “Merdeka atau mati”. Anak-anak sekolah membagi-bagikan bendera di jalan-jalan raya kepada pengendara mobil, sepeda, becak, dan sebagainya.
Pemuda Menteng 31 waktu itu menyusun berbagai organisasi sebagai laskar perjuangan. Di antaranya adalah Angkatan Pemuda Indonesia (API) untuk barisan pemudanya. Barisan Buruh Indonesia (BBI) untuk barisan buruhnya, serta Barisan Rakyat Indonesia (BARA) untuk kaum tani di desa-desa.
D. TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAH RI BESERTA KELENGKAPANNYA
Dalam rangka pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia maka
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan beberapa langkah
sebagai berikut.
1. Pertama, dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1). Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan hukum dasar tertulis. UUD di Indonesia dirancang oleh BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945 dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Rancangan UUD tersebut kemudian dibawa ke sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 untuk dibahas. Sebelum PPKI mengesahkan rancangan UUD. Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singadimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak karena adanya kalimat yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas usul Drs. Moh. Hatta, rancangan UUD tersebut mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut.
a. Dalam pembukaan UUD ada kalimat yang semula berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya”. Diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Dalam Bab III, Pasal 6 yang sebelumnya menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli.
Setelah rancangan UUD tersebut selesai dimusyawarahkan, UUD tersebut kemudian disahkan menjadi UUD Republik Indonesia dan terkenal dengan nama UUD 1945. Dengan demikian berarti bahwa sehari setelah proklamasi bangsa Indonesia telah memiliki landasan negara yang merupakan landasan bagi jalannya pemerintahan.
Pengesahan UUD 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun ke-2 No.7 Tahun 1946, halaman 45 – 48.
UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut.
a. Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea.
b. Batang tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri atas 16 bab, 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
c. Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Dalam rangka pembentukan negara dan pemerintah Republik Indonesia maka
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan beberapa langkah
sebagai berikut.
1. Pertama, dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1). Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. UUD merupakan hukum dasar tertulis. UUD di Indonesia dirancang oleh BPUPKI tanggal 10 – 16 Juli 1945 dalam sebuah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Rancangan UUD tersebut kemudian dibawa ke sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 untuk dibahas. Sebelum PPKI mengesahkan rancangan UUD. Soekarno dan Hatta menugaskan Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singadimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk membahas rancangan Pembentukan Undang-Undang Dasar. Rancangan tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.
Namun, rancangan tersebut telah menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak karena adanya kalimat yang dianggap membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Atas usul Drs. Moh. Hatta, rancangan UUD tersebut mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut.
a. Dalam pembukaan UUD ada kalimat yang semula berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya”. Diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Dalam Bab III, Pasal 6 yang sebelumnya menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli.
Setelah rancangan UUD tersebut selesai dimusyawarahkan, UUD tersebut kemudian disahkan menjadi UUD Republik Indonesia dan terkenal dengan nama UUD 1945. Dengan demikian berarti bahwa sehari setelah proklamasi bangsa Indonesia telah memiliki landasan negara yang merupakan landasan bagi jalannya pemerintahan.
Pengesahan UUD 1945 yang diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun ke-2 No.7 Tahun 1946, halaman 45 – 48.
UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut.
a. Pembukaan (mukadimah) yang meliputi empat alinea.
b. Batang tubuh UUD yang merupakan isi dan terdiri atas 16 bab, 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
c. Penjelasan UUD yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
2). Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama
Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden diangkat dan dipilih oleh PPKI”.
Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18Agustus 1945, Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia sendiri juga mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh. Hatta menjadi wakil presiden. Usul tersebut disetujui anggota PPKI sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan kedua tokoh itu masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden. Pengangkatan presiden dan wakil presiden RI diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta sidang secara spontan.
3). Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden
untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
Pemilihan presiden dan wakil presiden pertama kali dilakukan oleh PPKI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi: “Untuk pertama kali presiden dan wakil presiden diangkat dan dipilih oleh PPKI”.
Dalam sidang pertama PPKI tanggal 18Agustus 1945, Otto Iskandardinata mengusulkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia sendiri juga mengusulkan agar Ir. Soekarno menjadi presiden dan Drs. Moh. Hatta menjadi wakil presiden. Usul tersebut disetujui anggota PPKI sehingga PPKI kemudian memilih dan menetapkan kedua tokoh itu masing-masing menjadi presiden dan wakil presiden. Pengangkatan presiden dan wakil presiden RI diiringi oleh lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh peserta sidang secara spontan.
3). Sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, pekerjaan presiden
untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional.
2. Kedua, dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1). Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi.
Dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan pemerintah RI untuk semen tara waktu dibagi dalam delapan provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Untuk membahas pemerintahan tersebut, Presiden Soekarno membentuk panitia kecil, yang terdiri atas: Otto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangie, dan Ktut Puja. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut.
1) Sumatera:Mr. Teuku Mohammad Hassan
2) Jawa Barat:Sutarjo Kartohadikusumo
3) Jawa Tengah:R. Panji Suroso
4) Jawa Timur:R. A. Suryo
5) Sunda Keeil (Nusa Tenggara):Mr. I. Gusti Ktut Puja
6) Maluku:Mr. J. Latuharhary
7) Sulawesi:Dr. G.S.S.J. Ratulangie
8) Borneo (Kalimantan):Ir. Pangeran Mohammad Noor
Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah.
2). Pembentukan Komite Nasional lndonesia Pusat dan Daerah
Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menegaskan perlunya pembentukan suatu Komite Nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk. Untuk itu, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Jakarta. Salah satu keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional lndonesia (KNI). Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum Pemilu diselenggarakan. KNIP terdiri atas Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. KNIP yang beranggotakan 135 orang, secara resmi anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- Ketua:Mr. Kasman Singodimejo
- Wakil Ketua I:Sutarjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua lI: Johanes Latuharhary
- Wakil Ketua III:Adam Malik
Pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di Gedung Balai Muslimin, Jakarta, KNIP menyelenggarakan sidang. Dalam sidang itu, wakil presiden RI mengeluarkan Maklumat presiden No. X, yang isinya sebagai berikut.
a) Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan negara
b) Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BPKNIP).
1). Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi.
Dalam sidang tanggal 19 Agustus 1945, PPKI telah menetapkan pemerintah RI untuk semen tara waktu dibagi dalam delapan provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur. Untuk membahas pemerintahan tersebut, Presiden Soekarno membentuk panitia kecil, yang terdiri atas: Otto Iskandardinata, Subarjo, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranata Kusumah, Dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangie, dan Ktut Puja. Kedelapan provinsi beserta gubernurnya adalah sebagai berikut.
1) Sumatera:Mr. Teuku Mohammad Hassan
2) Jawa Barat:Sutarjo Kartohadikusumo
3) Jawa Tengah:R. Panji Suroso
4) Jawa Timur:R. A. Suryo
5) Sunda Keeil (Nusa Tenggara):Mr. I. Gusti Ktut Puja
6) Maluku:Mr. J. Latuharhary
7) Sulawesi:Dr. G.S.S.J. Ratulangie
8) Borneo (Kalimantan):Ir. Pangeran Mohammad Noor
Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa karesidenan yang dikepalai oleh seorang residen. Gubernur dan residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah.
2). Pembentukan Komite Nasional lndonesia Pusat dan Daerah
Dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menegaskan perlunya pembentukan suatu Komite Nasional sebelum MPR dan DPR terbentuk. Untuk itu, maka pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa, Jakarta. Salah satu keputusan sidang itu adalah terbentuknya Komite Nasional lndonesia (KNI). Badan ini berfungsi sebagai DPR sebelum Pemilu diselenggarakan. KNIP terdiri atas Komite Nasional lndonesia Pusat (KNIP) yang berkedudukan di Jakarta dan Komite Nasional Indonesia Daerah di tiap-tiap provinsi. Pembentukan KNIP secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 25 Agustus 1945. KNIP yang beranggotakan 135 orang, secara resmi anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- Ketua:Mr. Kasman Singodimejo
- Wakil Ketua I:Sutarjo Kartohadikusumo
- Wakil Ketua lI: Johanes Latuharhary
- Wakil Ketua III:Adam Malik
Pada tanggal 16 Oktober 1945 bertempat di Gedung Balai Muslimin, Jakarta, KNIP menyelenggarakan sidang. Dalam sidang itu, wakil presiden RI mengeluarkan Maklumat presiden No. X, yang isinya sebagai berikut.
a) Sebelum terbentuk MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif (membuat undang-undang) dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan negara
b) Berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BPKNIP).
Akhirnya, BPKNIP terbentuk yang diketuai oleh Sutan Syahrir dan beranggotakan 15 orang. Saat itu KNIP diartikan sebagai pengganti MPR, sedangkan BPKNIP disamakan dengan DPR.
3) Pembentukan Kabinet
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang kedua. Salah satu keputusan dari sidang itu adalah pembentukan 12 kementerian dalam kabinet, 4 kementerian, dan 4 lembaga tinggi negara. Untuk membahas masalah penyusunan kementerian. Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil yang terdiri atas Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo.
Karena sistem kabinet menurut UUD 1945 adalah kabinet Presidentiel, maka presidenlah yang berhak membentuk kabinet. Pada tanggal 2 September 1945 bertempat di Hotel Myako (Des Indes). Presiden Soekarno melantik kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat tinggi negara, yang susunannya sebagai berikut.
1) Menteri Dalam Negeri:R. A. A. Wiranata Kusumah
2) Menteri Luar Negeri:Mr. Ahmad Subarjo
3) Menteri Keuangan:Mr. A. A. Maramis
4) Menteri Kehakiman:Prof. Mr. Dr. Supomo
5) Menteri Kemakmuran:Ir. Surachman Cokroadisuryo
6) Menteri Keamanan Rakyat:Supriyadi
7) Menteri Kesehatan:Dr. Buntaran Martoatmojo
8) Menteri Pengajaran:Ki Hajar Dewantara
9) Menteri Penerangan:Mr. Amir Syarifuddin
10)Menteri Sosial:Mr. lwa Kusumasumantri
11)Menteri Pekerjaan Umum:Abikusno Cokrosuyoso
12)Menteri Perhubungan (a.i):Abikusno Cokrosuyoso
13)Menteri Negara:Wachid Hasyim
14)Menteri Negara:Dr. M. Amir
15)Menteri Negara:Mr. R. M. Sartono
16)Menteri Negara:R. Otto Iskandardinata
17)MahkamahAgung:Mr. Dr. Kusumaatmaja
18)Jaksa Agung:Mr. Dr. Gatol Tanumiharja
19)Sekretaris Negara:Mr. A. G. Pringgodigdo
20)Juru Bicara Negara:Sukarjo Wiryopranoto
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menyelenggarakan sidang yang kedua. Salah satu keputusan dari sidang itu adalah pembentukan 12 kementerian dalam kabinet, 4 kementerian, dan 4 lembaga tinggi negara. Untuk membahas masalah penyusunan kementerian. Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil yang terdiri atas Ahmad Subarjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimejo.
Karena sistem kabinet menurut UUD 1945 adalah kabinet Presidentiel, maka presidenlah yang berhak membentuk kabinet. Pada tanggal 2 September 1945 bertempat di Hotel Myako (Des Indes). Presiden Soekarno melantik kabinet RI pertama yang terdiri atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat tinggi negara, yang susunannya sebagai berikut.
1) Menteri Dalam Negeri:R. A. A. Wiranata Kusumah
2) Menteri Luar Negeri:Mr. Ahmad Subarjo
3) Menteri Keuangan:Mr. A. A. Maramis
4) Menteri Kehakiman:Prof. Mr. Dr. Supomo
5) Menteri Kemakmuran:Ir. Surachman Cokroadisuryo
6) Menteri Keamanan Rakyat:Supriyadi
7) Menteri Kesehatan:Dr. Buntaran Martoatmojo
8) Menteri Pengajaran:Ki Hajar Dewantara
9) Menteri Penerangan:Mr. Amir Syarifuddin
10)Menteri Sosial:Mr. lwa Kusumasumantri
11)Menteri Pekerjaan Umum:Abikusno Cokrosuyoso
12)Menteri Perhubungan (a.i):Abikusno Cokrosuyoso
13)Menteri Negara:Wachid Hasyim
14)Menteri Negara:Dr. M. Amir
15)Menteri Negara:Mr. R. M. Sartono
16)Menteri Negara:R. Otto Iskandardinata
17)MahkamahAgung:Mr. Dr. Kusumaatmaja
18)Jaksa Agung:Mr. Dr. Gatol Tanumiharja
19)Sekretaris Negara:Mr. A. G. Pringgodigdo
20)Juru Bicara Negara:Sukarjo Wiryopranoto
Sementara itu pada tanggal 25 September 1945 pemerintah membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Anggota DPAS terdiri dari Dr. Radjiman Wediodiningrat, Syech Jamil Jambek, H. Agus Salim, B. M. Margono Joyohadikusumo, Muhammad Enoch, Dr. Latumeten, Ir. Pangeran Mohammad Noor, Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, dan Nyonya Suwami Pringgodigdo.
3. Ketiga , dalam sidangnya yang berlangsung tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan sebagai berikut.
1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Pembentukan Partai Nasional lndonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Sebagai tindak lanjut keputusan PPKI hasil sidang tanggal 22 Agustus 1945 maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan tentang pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan BKR (bukan tentara) dengan maksud agar tidak memancing permusuhan dengan kekuatan asing di Indonesia. Anggota BKR merupakan himpunan bekas anggota PETA. Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.
BKR didirikan sebagai taktik dan berfungsi secara militer untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan tawanan perang Eropa. Berdirinya BKR itu ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR pusat dan BKR daerah. Pemimpin BKR pusat adalah Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua I) dan Latief Hendradiningrat (Ketua II). Para pemimpin BKR daerah, antara lain Aruji Kartawinata (Jawa Barat), Sudirman (Jawa Tengah), dan drg. Mustopo (Jawa Timur).
Pada tanggal 2 September 1945 dalam musyawarah pangreh praja seluruh Jawa menyatakan ketaatannya kepada Presiden. Dengan demikian aparat sipil yang terpenting dari tingkat Kabupaten ke bawah sudah dikuasai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 September 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa semua pegawai negeri sebagal pegawai Republik Indonesia. Walaupun lembaga-lembaga pemerlntahan di tingkat pusat maupun daerah sudah ditata namun masih memerlukan perjuangan untuk merebut kekuasaan di segala kantor, jawatan, departemen, karesidenan dan lain- lain yang waktu itu dipimpin oleh Jepang.
1. Pembentukan Komite Nasional.
2. Pembentukan Partai Nasional lndonesia.
3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.
Sebagai tindak lanjut keputusan PPKI hasil sidang tanggal 22 Agustus 1945 maka pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan tentang pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Pembentukan BKR (bukan tentara) dengan maksud agar tidak memancing permusuhan dengan kekuatan asing di Indonesia. Anggota BKR merupakan himpunan bekas anggota PETA. Heiho, Keisatsutai (polisi), Seinendan, Keibodan, KNIL, dan Laskar Rakyat.
BKR didirikan sebagai taktik dan berfungsi secara militer untuk melucuti senjata pasukan Jepang dan tawanan perang Eropa. Berdirinya BKR itu ditindaklanjuti dengan pembentukan BKR pusat dan BKR daerah. Pemimpin BKR pusat adalah Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua I) dan Latief Hendradiningrat (Ketua II). Para pemimpin BKR daerah, antara lain Aruji Kartawinata (Jawa Barat), Sudirman (Jawa Tengah), dan drg. Mustopo (Jawa Timur).
Pada tanggal 2 September 1945 dalam musyawarah pangreh praja seluruh Jawa menyatakan ketaatannya kepada Presiden. Dengan demikian aparat sipil yang terpenting dari tingkat Kabupaten ke bawah sudah dikuasai bangsa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 25 September 1945 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan bahwa semua pegawai negeri sebagal pegawai Republik Indonesia. Walaupun lembaga-lembaga pemerlntahan di tingkat pusat maupun daerah sudah ditata namun masih memerlukan perjuangan untuk merebut kekuasaan di segala kantor, jawatan, departemen, karesidenan dan lain- lain yang waktu itu dipimpin oleh Jepang.
E. DUKUNGAN SPONTAN DAN TINDAKAN HEROIK DARI BERBAGAI DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA DAN PEMERINTAH RI
Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.
1. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.
2. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik.
3. Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945. Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba.
Kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 ternyata mendapat sambutan yang luar biasa di berbagai daerah, baik di Jawa maupun luar Jawa. Berikut ini dukungan terhadap pembentukan Negara Republik Indonesia.
1. Di Sulawesi Selatan, Raja Bone (Arumpone) La Mappanjuki, yang masih tetap ingat akan pertempuran-pertempuran melawan Belanda pada awal abad XX, menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Mayoritas raja-raja suku Makasar dan Bugis mengikuti jejak Raja Bone mengakui kekuasaan Dr. Sam Ratulangie yang ditunjuk pemerintah sebagai Gubernur Republik di Sulawesi.
2. Raja-raja Bali juga mengakui kekuasaan Republik.
3. Empat raja di Jawa Tengah (Mangkunegaran, Kasunanan Surakarta, Kasultanan, dan Paku Alaman Yogyakarta) menyatakan dukungan mereka kepada Republik Indonesia pada awal September 1945. Dukungan yang sangat penting ditunjukkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dari Kasultanan Yogyakarta yang nampak dalam pernyataannya tanggal 5 September 1945. Dalam pernyataan tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono IX menegaskan bahwa Negeri Ngayogyokarto Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan suatu keputusan yang cukup berani dan bijak di dalam negara kerajaan yang berdaulat. Sesuai dengan konsep negara kesatuan yang dianut Indonesia, tidak akan ada negara di dalam negara. Kalau hal tersebut terjadi akan memudahkan bangsa asing mengadu domba.
Dukungan terhadap negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia juga datang dari rakyat dan pemuda. Berikut ini beberapa peristiwa sebagai wujud dukungan rakyat secara spontan terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
1. Sulawesi Selatan
Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP.
Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakanpemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.
2. Di Bali
Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.
3. Gorontalo
Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.
4. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri.
Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang.
5. Terjadinya Insiden Bendera di HotelYamato, Surabaya
Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Sekutu. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk me- nurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.
6. Di Yogyakarta
Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.
7. Sumatra Selatan
Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.
8. Pertempuran Lima Hari di Semarang
Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang.
Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasanSimpang Lima, Semarang.
9. Di Bandung
Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.
10. Kalimantan
Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.
11. Sulawesi Utara
Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.
1. Sulawesi Selatan
Pada tanggal 19 Agustus 1945, rombongan Dr. Sam Ratulangi, Gubernur Sulawesi, mendarat di Sapiria, Bulukumba. Setelah sampai di Ujungpandang, gubernur segera membentuk pemerintahan daerah. Mr. Andi Zainal Abidin diangkat sebagai Sekretaris Daerah. Tindakan gubernur oleh para pemuda dianggap terlalu berhati-hati, kemudian para pemuda mengorganisasi diri dan merencanakan merebut gedung-gedung vital seperti studio radio dan tangsi polisi. Kelompok pemuda tersebut terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (Bo-ei Taishin), bekas kaigun heiho dan pelajar SMP.
Pada tanggal 28 Oktober 1945 mereka bergerak menuju sasaran. Akibat peristiwa tersebut, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti mereka. Sejak peristiwa tersebut gerakanpemuda dipindahkan dari Ujungpandang ke Polombangkeng.
2. Di Bali
Para pemuda Bali telah membentuk berbagai organisasi pemuda, seperti AMI, Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada akhir Agustus 1945. Mereka berusaha untuk menegakkan Republik Indonesia melalui perundingan tetapi mendapat hambatan dari pasukan Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945 mereka melakukan gerakan serentak untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang, meskipun gerakan ini gagal.
3. Gorontalo
Pada tanggal 13 September 1945 di Gorontalo terjadi perebutan senjata terhadap markas-markas Jepang. Kedaulatan Republik Indonesia berhasil ditegakkan dan para pemimpin Republik menolak ajakan untuk berunding dengan pasukan pendudukan Australia.
4. Rapat Raksasa di Lapangan Ikada
Rapat Raksasa dilaksanakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) tanggal 19 September 1945. Sekitar 200.000 orang hadir dalam pertemuan tersebut. Pada peristiwa ini, kekuatan Jepang, termasuk tank-tank, berjaga-jaga dengan mengelilingi rapat umum tersebut. Rapat Ikada dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri.
Untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang intinya berisi permintaan agar rakyat memberi kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah RI, mematuhi perintahnya dan tunduk kepada disiplin. Setelah itu Presiden Soekarno meminta rakyat yang hadir bubar dan tenang.
5. Terjadinya Insiden Bendera di HotelYamato, Surabaya
Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, ketika orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato, dengan dibantu segerombolan pasukan Sekutu. Orang-orang Belanda tersebut mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Hal tersebut memancing kemarahan para pemuda. Hotel tersebut diserbu para pemuda, setelah permintaan Residen Sudirman untuk me- nurunkan bendera Belanda ditolak penghuni hotel. Bentrokan tidak dapat dihindarkan. Beberapa pemuda berhasil memanjat atap hotel serta menurunkan bendera Belanda yang berkibar di atasnya. Mereka merobek warna birunya dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.
6. Di Yogyakarta
Di Yogyakarta perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melaksanakan aksi mogok. Mereka memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan aset dan kantornya kepada orang Indonesia. Tanggal 27 September 1945 Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada hari itu juga di Yogyakarta diterbitkan surat kabar Kedaulatan Rakyat.
7. Sumatra Selatan
Dukungan dan perebutan kekuasaan terjadi di Sumatra Selatan pada tanggal 8 Oktober 1945, ketika Residen Sumatra Selatan dr. A.K. Gani bersama seluruh pegawai Gunseibu dalam suatu upacara menaikkan bendera Merah Putih. Setelah upacara selesai, para pegawai kembali ke kantornya masing-masing. Pada hari itu juga diumumkan bahwa di seluruh Karesidenan Palembang hanya ada satu kekuasaan yakni kekuasaan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang berlangsung tanpa insiden, sebab orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi.
8. Pertempuran Lima Hari di Semarang
Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 – 20 Oktober 1945. Peristiwa itu berawal ketika 400 orang veteran AL Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cepiring menjadi pabrik senjata memberontak ketika akan dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Situasi bertambah hangat dengan meluasnya desas-desus bahwa cadangan air minum di desa Candi telah diracuni. Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang.
Pertempuran mulai pecah dini hari tanggal 15 Oktober 1945 di Simpang Lima. Pertempuran berlangsung lima hari dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Usaha perdamaian dipercepat dengan mendaratnya pasukan Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang kemudian menawan dan melucuti senjata tentara Jepang. Untuk mengenang keberanian para pemuda Semarang dalam pertempuran tersebut, maka dibangunlah Tugu Muda yang terletak di kawasanSimpang Lima, Semarang.
9. Di Bandung
Pertempuran diawali dengan usaha para pemuda untuk merebut pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW (Artillerie Constructie Winkel, sekarang Pindad). Usaha tersebut berlangsung sampai datangnya pasukan Sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945.
10. Kalimantan
Di beberapa kota di Kalimantan mulai timbul gerakan yang mendukung proklamasi. Akibatnya tentara Australia yang sudah mendarat atas nama Sekutu mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik, seperti demonstrasi dan mengibarkan bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih dan mengadakan rapat. Namun kaum nasionalis tidak menghiraukannya. Di Balikpapan tanggal 14 November 1945, tidak kurang 8.000 orang berkumpul di depan komplek NICA sambil membawa bendera Merah Putih.
11. Sulawesi Utara
Usaha menegakkan kedaulatan di Sulawesi Utara tidak padam, meskipun tentara NICA telah menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 14 Februari 1946, para pemuda Indonesia anggota KNIL tergabung dalam Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) mengadakan gerakan di Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling, Manado. Mereka membebaskan tawanan yang mendukung Republik Indonesia antara lain Taulu, Wuisan, Sumanti, G.A. Maengkom, Kusno Dhanupojo, dan G.E. Duhan. Di sisi lain mereka juga menahan Komandan Garnisun Manado dan semua pasukan Belanda di Teling dan penjara Manado. Dengan diawali peristiwa tersebut para pemuda menguasai markas Belanda di Tomohon dan Tondano. Berita tentang perebutan kekuasaan tersebut dikirim ke pemerintah pusat yang saat itu di Yogyakarta dan mengeluarkan Maklumat No. 1 yang ditandatangani oleh Ch. Taulu. Pemerintah sipil dibentuk tanggal 16 Februari 1946 dan sebagai residen dipilih B.W. Lapian.
Comments
Post a Comment